PERLU DESAIN BESAR DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu kelompok sosial-ekonomi yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Mereka tidak hanya menyokong keluarga melalui remitansi, tetapi juga menjadi duta informal Indonesia di negara penempatan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa PMI sering menghadapi berbagai risiko: penipuan perekrutan, pelanggaran kontrak, perlakuan buruk, sengketa hukum di negara asing, hingga kesulitan ketika kembali ke tanah air.

Oleh karena itu, pendekatan ad hoc atau parsial saja tidak cukup — dibutuhkan sebuah desain besar (grand design) dalam perlindungan PMI: kerangka kebijakan, regulasi, kelembagaan, dan mekanisme operasional yang terpadu dan sistemik. Tanpa desain besar itu, upaya perlindungan akan rentan tumpang tindih, lemah koordinasi, dan kurang efektif.

Apa Itu “Desain Besar” Perlindungan PMI?

Desain besar adalah kerangka strategis jangka menengah hingga panjang yang mencakup:

1. Visi & Misi yang Terpadu
   Menetapkan arah nasional: apa profil PMI yang ideal (aman, sejahtera, perlindungan menyeluruh), dan bagaimana peran Indonesia di kancah internasional terkait perlindungan tenaga kerja migran.

2. Tahapan Perlindungan Lengkap
   Menjamin proteksi mulai dari fase pra-keberangkatan, keberangkatan, penempatan, selama bekerja, hingga fase pemulangan dan reintegrasi.

3. Kelembagaan & Tata Kelola
   Menyusun struktur kelembagaan yang jelas, personel kompeten, sumber daya memadai, dan mekanisme koordinasi lintas sektor (Kemenaker, Kemenlu, BP2MI, instansi daerah, dan lembaga perwakilan RI di luar negeri).

4. Regulasi & Kebijakan Pendukung
   Perundang-undangan yang kuat: undang-undang, peraturan pemerintah, regulasi turunannya, serta kebijakan teknis yang relevan (standar kontrak, jaminan sosial, sanksi terhadap pelanggaran).

5. Sistem Monitoring, Evaluasi & Akuntabilitas
   Pengukuran capaian, pelaporan transparan, audit independen, sistem pengaduan yang responsif, dan proses perbaikan berkelanjutan.

6. Pendanaan & Insentif
   Anggaran nasional dan daerah yang memadai, alokasi untuk pelatihan, perlindungan hukum, penempatan, serta insentif agar lembaga daerah aktif dalam perlindungan PMI.

7. Kerjasama Bilateral & Internasional
   Kesepakatan pertukaran data, mekanisme perlindungan sosial lintas negara, penyelesaian sengketa bilateral, dan perlindungan warga negara di luar negeri.

8. Sosialisasi & Partisipasi PMI
   Edukasi terhadap calon PMI dan pekerja aktif, mekanisme penyampaian masukan atau keluhan dari PMI, serta pemberdayaan PMI pasca-kembali.

Kebutuhan Mendesak: Keadaan Nyata PMI Saat Ini

Untuk menunjukkan bahwa desain besar bukan sekadar idealisme, berikut beberapa fakta dan tantangan yang harus diatasi:

1. Kesenjangan Jaminan Sosial (Jamsos PMI)

• Saat ini, sistem jaminan sosial bagi PMI dibentuk melalui BPJAMSOSTEK (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian) dan keanggotaan JHT bersifat sukarela.

• Banyak PMI yang tidak mengambil manfaat tersebut karena kurangnya informasi, hambatan prosedur, atau karena manfaatnya tidak memadai dibanding risiko di luar negeri.

  Jamsos tidak selalu bisa diakses dari luar negeri, atau klaimnya sulit dilakukan ketika PMI masih berada di negara penempatan.

2. Risiko Pelanggaran Kontrak & Kekerasan

• PMI sering menghadapi pemotongan gaji, beban kerja berlebih, pelecehan, atau majikan yang memegang paspor/dokumen mereka.

• Beberapa kasus menyebut bahwa PMI dipaksa melakukan pekerjaan lain diluar kontrak, atau dipindah ke lokasi lain tanpa izin.

3. Kelemahan Lembaga Pelindung & Koordinasi

• Walaupun BP2MI dibentuk melalui Perpres 90/2019 sebagai lembaga tunggal penempatan dan perlindungan PMI, permasalahan implementasi di tingkat daerah masih sangat terasa.

• Beberapa lembaga daerah belum memiliki regulasi daerah terkait perlindungan PMI secara menyeluruh (pra, saat, purna).

• Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga diplomatik dapat membuat pelayanan perlindungan menjadi terputus-putus.

4. Keterbatasan Pelatihan, Kompetensi & Bahasa

• Banyak PMI yang berangkat tanpa pelatihan memadai, tanpa keterampilan yang diakui di negara tujuan, atau tanpa kemampuan bahasa yang cukup.

• Hal ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi atau sulit beralih ke pekerjaan yang lebih baik selama berada di negeri asing.

5. Tantangan Pemulangan dan Reintegrasi

• Setelah kembali, PMI sering kesulitan re-integrasi sosial dan ekonomi: tidak ada dukungan modal usaha, pelatihan lanjutan, atau akses terhadap kredit.

• Beberapa PMI pulang dalam kondisi sakit atau cacat, namun layanan rehabilitasi dan jaminan kesehatan untuk mereka belum optimal.

Elemen Esensial dalam Desain Besar Perlindungan PMI

Agar desain besar itu bukan hanya wacana, berikut elemen-elemen yang sebaiknya ada:

A. Kebijakan Pra-Keberangkatan yang Kuat

• Seleksi & Verifikasi P3MI / Perusahaan Penempatan: regulasi ketat agar agen tidak melakukan praktik penipuan.

• Pelatihan keterampilan dan bahasa berdasarkan kebutuhan negara tujuan.

• Sosialisasi hak & kewajiban PMI dan mekanisme pengaduan.

• Pendaftaran jaminan sosial & perlindungan hukum saat sebelum mereka berangkat.

B. Sistem Penempatan & Kontrak yang Transparan

• Standar kontrak internasional yang dilengkapi klausul proteksi hukum, sistem upah, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

• Verifikasi data majikan di negara tujuan dan audit kepatuhan.

• Pemantauan keberangkatan dan data PMI menggunakan sistem elektronik terintegrasi di pusat dan daerah.

C. Perlindungan Aktif Selama Bekerja

• Layanan konsuler & pos perlindungan PMI di negara penempatan.

• Hotline pengaduan dan layanan pendampingan hukum.

• Pengawasan dan inspeksi terhadap kondisi kerja dan pemenuhan hak.

• Penguatan jaminan sosial lintas negara (termasuk portabilitas jaminan sosial).

D. Pemulangan & Reintegrasi

• Fasilitasi pemulangan jika terjadi pelanggaran atau bahaya.

• Program rehabilitasi medis, psikologis bagi PMI yang mengalami trauma.

• Pelatihan & bantuan modal usaha agar PMI bisa mandiri secara ekonomi pasca kembali.

• Pendampingan integrasi sosial bagi keluarga PMI kembali.

E. Sistem Monitoring & Evaluasi

• Data nasional & daerah PMI yang akurat dan real-time.

• Laporan berkala & transparan tentang kondisi, pelanggaran, serta capaian perlindungan PMI.

• Audit eksternal & mekanisme akuntabilitas bagi lembaga yang terlibat.

F. Pendanaan & Insentif Pemerintah Daerah

• Alokasi anggaran nasional dan daerah khusus untuk program perlindungan PMI.

• Insentif bagi provinsi/kabupaten yang aktif melindungi PMI: hibah, alokasi dana khusus, atau reward kinerja.

G. Kerjasama Internasional

• Bilateral agreement antara Indonesia dengan negara tujuan mengenai standar perlindungan, penyelesaian sengketa, dan jaminan sosial.

• Kesepakatan portabilitas jaminan sosial agar manfaat bisa dibawa dan diklaim lintas negara. (Sesuai prinsip GCM – Global Compact for Migration)

• Fasilitasi perlindungan hukum dan diplomasi untuk PMI di luar negeri.

Peran Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) & Daerah

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Indonesia perlu desain besar perlindungan PMI yang bisa memetakan keterlibatan pemangku kepentingan di setiap tahapan: pra-keberangkatan, penempatan, dan pasca pemulangan.

Ia juga mengusulkan memperkuat lembaga daerah dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pelatihan berbasis kebutuhan PMI.

Peran pemerintah daerah sangat vital: mereka bisa menyusun regulasi daerah, mendirikan pusat layanan terpadu untuk PMI, dan memperkuat koordinasi lintas sektor lokal (disnaker, perizinan, pendidikan, kesehatan).

Desain besar sebaiknya memasukkan daerah sebagai ujung tombak pelindungan — dengan rugi jika desain nasional tidak diimbangi implementasi di daerah.

Hambatan & Tantangan dalam Implementasi

Implementasi desain besar tentu tidak mudah. Beberapa tantangan utama:

1. Fragmentasi kelembagaan & ego sektoral
   Banyak instansi yang terkait (Kemenaker, Kemenlu, BP2MI, Kemenkeu, pemerintah daerah) dengan mandat tumpang tindih.

2. Keterbatasan anggaran
   Program pelatihan, layanan dukungan legal, fasilitas konsuler luar negeri memerlukan sumber daya signifikan.

3. Kelemahan data & sistem teknologi
   Belum ada sistem nasional terpadu yang mengelola data PMI secara real-time sampai di luar negeri.

4. Resistensi dalam reformasi regulasi
   Terdapat aturan lama yang bertabrakan dan kepentingan untuk menjaga status quo dalam agen penempatan.

5. Kerja sama antarnegara yang rumit
   Negosiasi bilateral tentang perlindungan dan jaminan sosial kadang sulit, terutama jika negara penempatan memiliki kebijakan berbeda terhadap migran.

6. Kesadaran PMI & masyarakat rendah
   Banyak calon PMI belum mendapat edukasi tentang hak mereka, sehingga rentan termakan janji agen tidak bertanggung jawab.

Langkah Prioritas untuk Memulai Desain Besar

Agar desain besar tidak hanya wacana, berikut langkah-langkah awal yang krusial:

1. Penyusunan dokumen grand design nasional yang melibatkan stakeholder (pemerintah pusat/daerah, LSM, serikat pekerja, organisasi PMI).

2. Reformasi regulasi utama, termasuk revisi undang-undang atau peraturan pemerintah yang menghambat integrasi perlindungan PMI.

3. Pilot project di beberapa provinsi untuk layanan terpadu PMI (satu pintu) agar dapat dievaluasi dan direplikasi.

4. Pengembangan sistem teknologi pusat yang mengintegrasikan data PMI dari pra, selama, hingga purna.

5. Pelatihan SDM & kapasitas lembaga daerah agar perangkat daerah bisa menjalankan tugas perlindungan.

6. Anggaran khusus & pendanaan inovatif (misalnya dana CSR, dukungan internasional) untuk program pendukung PMI.

7. Negosiasi bilateral & diplomasi agar perjanjian perlindungan PMI dapat diperkuat dengan standar internasional.

Kesimpulan

Desain besar dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia bukan sekadar peta jalan ideal, tapi kebutuhan strategis agar PMI tidak terus menjadi pihak paling rentan. Dengan kerangka terpadu yang menyentuh setiap fase perjalanan PMI — dari pelatihan, penempatan, perlindungan hukum saat bekerja, hingga reintegrasi pasca kembali — pemerintah bisa meningkatkan derajat keamanan dan kesejahteraan PMI serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap tenaga kerjanya.

Kini momentum arahnya sudah mulai terlihat: pernyataan Mendagri tentang pentingnya “desain besar” sebagai kerangka nasional untuk perlindungan PMI menunjukkan bahwa kesadaran politik ada.

Tugas besar sekarang adalah menerjemahkan desain itu ke tindakan nyata: regulasi yang kuat, kelembagaan efektif, mekanisme operasional andal, dan dukungan daerah serta diplomasi luar negeri. Bila semua elemen itu berjalan sinkron, maka PMI — yang selama ini menghadapi risiko besar — akan bisa bekerja dengan layak, aman, dan bermartabat.