https://lunetwork.org/ Insiden pengusiran pemandu wisata dan pengemudi perahu oleh Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, di Pantai Ekas telah memicu kehebohan dan perdebatan di dunia pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB). Video kejadian tersebut viral di media sosial, menimbulkan pertanyaan besar: apa penyebab sebenarnya di balik tindakan ini? Bupati Haerul Warisin menyatakan bahwa pengusiran itu adalah respons terhadap keluhan masyarakat setempat.
Keresahan Warga Lokal Menjadi Pemicu
Dalam pertemuan dengan para pelaku wisata, warga mengungkapkan kekhawatiran mereka yang telah berlangsung selama bertahun-tahun: usaha penginapan milik warga sepi pengunjung, padahal Pantai Ekas ramai dikunjungi peselancar. Masalahnya, sebagian besar wisatawan datang melalui operator atau pemandu dari luar daerah, yang membawa tamu langsung ke laut tanpa memanfaatkan fasilitas lokal seperti penginapan atau restoran milik warga.
Akibatnya, pengusaha lokal kesulitan memperoleh manfaat ekonomi, bahkan kontribusi pajak hotel dan restoran pun menurun. “Dulu wisatawan bisa tinggal seminggu, sekarang paling hanya satu atau dua malam,” tutur Haerul.
Upaya Bupati Menciptakan Ekosistem Wisata yang Adil
Dalam pernyataannya, Bupati menegaskan bahwa tindakannya bukan untuk menghalangi pihak luar mengembangkan usaha, melainkan demi menciptakan ekosistem pariwisata yang adil. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pendatang dan masyarakat lokal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. “Siapa pun boleh berusaha, tapi harus saling menghargai dan tidak merugikan satu sama lain. Ini bentuk keberpihakan kami kepada masyarakat lokal yang selama ini merasa tidak mendapatkan keadilan dari geliat pariwisata,” ujar Haerul.
Respons Gubernur NTB dan Tantangan Pariwisata
Menanggapi kegaduhan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan telah mengutus Asisten II untuk bertemu langsung dengan pelaku wisata dan mencari solusi damai. Ia berharap insiden ini tidak dibesar-besarkan dan bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pariwisata di NTB. “Kita akan temukan jalan keluar yang paling nyaman. Semua pihak harus terlibat membangun pariwisata, bukan saling menyalahkan,” kata Iqbal, Kamis (19/6/2025).
Ia juga menegaskan bahwa ia dan Bupati Lombok Timur memiliki visi yang sama, yakni ingin memajukan pariwisata daerah, tetapi dengan cara yang adil dan inklusif. Kasus di Pantai Ekas menunjukkan tantangan klasik dalam pembangunan pariwisata, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara investasi eksternal dan kepentingan warga lokal. Ketika pariwisata berkembang, tidak semua pihak merasakan manfaat yang sama. Jika ketimpangan ini tidak dikelola, konflik sosial bisa menjadi bom waktu. Dalam konteks ini, tindakan Bupati Lombok Timur dapat dibaca sebagai peringatan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak.
Namun di sisi lain, kebijakan pengusiran secara langsung juga bisa menimbulkan kesan eksklusif dan mengganggu citra daerah sebagai tujuan wisata yang ramah.