Destinasi Wisata Hari Ini – Pemerintah Kota Kyoto, Jepang, mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak hotel dan akomodasi lainnya hingga maksimal 10.000 yen (sekitar Rp 1,03 juta) per orang per malam mulai tahun 2026. Kebijakan ini diumumkan sebagai langkah untuk mengatasi masalah overtourism atau pariwisata yang melebihi kapasitas yang semakin meningkat. Dilaporkan oleh Kyodo News pada Minggu (12/1/2025), langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari tingginya jumlah wisatawan.
Kebijakan Pajak Penginapan di Kyoto Sejak 2018
Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, pajak yang direncanakan akan menjadi yang tertinggi di antara kota-kota lain di Jepang yang menerapkan sistem pajak tetap. Sejak tahun 2018, Kyoto telah memberlakukan pajak penginapan bertingkat, dengan tarif berkisar antara 200 yen (sekitar Rp 20.672) hingga 1.000 yen (sekitar Rp 103.364) per malam, tergantung pada tarif menginap per orang. Saat ini, pajak penginapan di Kyoto dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan harga kamar per malam:
- Tarif Kamar di Bawah 20.000 yen (sekitar Rp 2,06 juta): Pajak yang dikenakan adalah 200 yen per malam.
- Tarif Kamar antara 20.000 yen hingga 49.999 yen (sekitar Rp 5,16 juta): Pajak naik menjadi 500 yen (sekitar Rp 51.682).
- Tarif Kamar 50.000 yen (sekitar Rp 5,16 juta) atau Lebih: Pajak yang dikenakan mencapai 1.000 yen.
Sistem Pajak Baru dengan Lima Tingkatan
Dalam sistem baru yang direncanakan, pajak penginapan akan dibagi menjadi lima tingkat, dengan tarif maksimum mencapai 10.000 yen per malam untuk akomodasi dengan tarif 100.000 yen (sekitar Rp 10,33 juta) atau lebih per orang per malam. Namun, pajak minimum sebesar 200 yen akan tetap diterapkan, tetapi dengan batasan yang lebih ketat, yaitu hanya untuk akomodasi dengan tarif di bawah 6.000 yen (sekitar Rp 620.185) per malam.
Tujuan Kenaikan Pajak untuk Mengatasi Dampak Pariwisata
Dengan kenaikan tarif pajak ini, Pemerintah Kota Kyoto menargetkan untuk meningkatkan pendapatan dari pajak penginapan hingga lebih dari 10 miliar yen. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan jumlah wisatawan, terutama wisatawan asing, yang telah menyebabkan berbagai masalah bagi penduduk lokal. Wali Kota Kyoto, Koji Matsui, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pariwisata dan kesejahteraan hidup warga setempat.